akuntabilitas pelayanan publik. Abstract. akuntabilitas pelayanan publik

Dosen : Dr. 2. Tangkapan layar pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP Tahun 2023. menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas pelayanan publik berarti bertanggungjawab kepada publik. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. Akuntabilitas Pelayanan Publik yaitu suatu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada publik yang terbentuk dari 2 (dua) macam yaitu: 1. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Melalui Pelayanan Publik. 16 No. 1. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang. Transparansi Pelayanan Publik. 1. PAN/6/2004 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik 1 Mahasiswa Prog. bangunan dengan menggunakan sarana S e l a n j u t nya , b e b e ra p a ko n s e. Akuntabilitas Pelayanan Kegiatan yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Rappocini selalu mengundang warga untuk berpastisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, karena nantinya hasil kegiatan akan dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai daerah yang sudah membangun MPP, bisa memanfaatkan sistem satu data. a. PAN/7/2003 TANGGAL : 10 JULI 2003. Menurut Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu: Alat kontrol berjalanya demokrasi. REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN. standar pelayanan untuk menjamin dilakukannya akuntabilitas pelayanan publik sangat penting. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Untuk melihat akuntabilitas pelayanan izin usaha Dinas Perdagangan Kota Surabaya digunakan teori dari Agus Dwiyanto, jenis akuntabilitas yang digunakan yaitu akuntabilitas produk pelayanan publik dengan tiga aspek dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor KEP/26/M. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat 2 Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi 3 Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi. Octaviany, Annisa Rahma (2021) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 1. Sama halnya dengan KPKNL, Pasal 34 UU Pelayanan Publik mengharuskan Pejabat Lelang selaku Pelaksana Pelayanan Publik untuk berperilaku dengan menjunjung tinggi. com) 081268331300 Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pengertian Pelayanan Publik. Hamsinah, M. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai Pasal 4 UU Pelayanan Publik, salah satu asas yang harus dipatuhi oleh KPKNL dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah Asas Akuntabilitas. tertentu dalam prosedur pelayanan. pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. 4. Penguatan Akuntabilitas. Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. dalam pelayanan publik secara efektif, efisien, dan transparan. Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang. kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, akan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, yang pada akhirnya. 1 Konsep Transparansi dalam Pelayanan Publik. Menerapkan metode sistem akuntabilitas berbasis kinerja di sektor publik Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen. Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Maya Septiani. dan mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Abstract. Pelayanan publik yang baik dan benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Kelemahan tersebut tentu dapat berdampak pada tidak tidak terwujudnya secara optimal akuntabilitas pelayanan publik baik pada aspek akuntabilitas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik, Faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan Faktor penghambat dalam. Pedoman ini dilaksanakan dengan tetap menjaga integritas. 23. Setidaknya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. b) Akuntabilitas Pelayanan publik yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintahPelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Buku saku ini dapat menjadi Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai – nilai dasar PNS yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA) serta peran ASN dalam NKRI yang meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government (WoG). Prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas dan keadilan distributif dalam pelayanan publik masih mengalami banyak hambatan. Sasi; Janis, N. TESIS. According the efficien and. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Wibawa, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. 1 Pengertian Akuntabilitas Publik Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Malang. M. Adapun demikian, arti dari pelayanan publik itu sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka. pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terus didorong pada tahun 2022 juga meningkat dengan nilai efisiensi dan potensi mencegah pemborosan anggaran setidaknya Rp9,98 triliun. Pengembangan Survey. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan. dan akuntabilitas keuangan negara Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3 100 2. Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), maka kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Dalam menerapkan prinsip good governance salah satunya akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala proses penyelenggaraan pelayanan KTP-el baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai. Pendahuluan • Hasil Penelitian di sejumlah negara menunjukan bahwa rakyat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok. 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sektor pelayanan publik nampaknya masih sangat lekat dengan berbagai konotasi negatif, salah satunya adalah terkait dengan pemberian layanan yang belum dengan cepat dilakukan. Penyelenggara pelayanan yang membangun ZI. 2) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik. Merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai pengawasan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Sebagaimana ditunjukkan dalam survei e-Government tahun 2016. Pengertian Pelayanan Publik Secara etimologi, kamus besar bahasa indonesia mengatakan pelayanan ialah “usaha melayani orang lain”. Akuntabilitas Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab. Menteri Tjahjo dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada jajaran di Polri untuk terus memberikan kecepatan dalam melayani masyarakat. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (15/05). : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. (3) Menyediakan pelayanan. 2 Konsep Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Seorang ahli akuntan bernama Bowen menjelaskan bahwa akuntabilitas publik setidaknya mempunyai 3 fungsi utama, yakni: 1. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Harapan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik yang ada di negara ini sebagai contoh yakni permasalahan etika para pegawai semoga dapat diselesaikan, jika perlu adanya perubahan sistem pelayanan. Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020-2021 Di Surakarta Rizky Ardhian Nugraheni, Priyanto Susiloadi Program Studi Ilmu Administrasi. Raya Baruga No. Urgensi Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas. “ Upaya Meningkatkan Kinieja Pelayanan Publik”. Pengetahuan Teknis . Portal yang mengintegrasikan. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya ;. Lain halnya Menurut Dwiyanto, dkk (2002) untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi : a. a. Akuntabilitas program. Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota. Etika Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (survey pada Kantor Bersama SAMSAT Cimareme Kabupaten Bandung Barat). • Selasa, 02/05/2023 •. 170 . Akuntabilitas Keuangan. . Si Dewie Brima Atika, S. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala. ) Penataan dalam sistem manajemen sumber daya manusia; 4. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. Sejalan dengan itu, pada tanggal 18 Pebruari 2004 Pemerintah Daerah Jawa Timur mencanangkan tahun 2004 sebagai:. Harapannya, RUU ini selesai dibahas pada pertengahan Juni 2023, untuk. 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilak-sanakan oleh aparatur pemerintah. Birokrasi dan Responsivitas PelayananPelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. kebutuhan mutlak bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah. akuntabilitas dapat terpenuhi sehingga baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar tercipta good governance. Makalah. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, sebanyak 27 Polres/ta/bes/metro berhasil mendapatkan predikat Pelayanan Prima. c) Kondisional Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 5. Buku saku ini. Untuk menuju good governance, pelayan publik yakni abdi negara harus mampu untuk memertanggung jawabkan kinerjanya sebaik-baik mungkin. Kata Kunci :. Dengan demikian tolak ukur. Adanya pelayanan publik yang responsif. Rapat koordinasi pelayanan publik tahun 2021 ini, mengangkat tema Sinergi Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik. Akuntabilitas yang merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Dalam pengukuran kinerja pelayanan publik, akuntabilitas sangat di perlukan untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik salah satunya adalah. Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Dengan demikian tolak ukur. Ex-post facto yang pada intinya mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggungE-Government Sebagai Strategi Mengefektifkan Pelayanan Publik di Tengah Kondisi Wabah COVID-19. Akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2019). Penyelenggaraan organisasi publik. Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan. Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. LAN & BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance,. Nurdin Nara, M. Khususnya pihakpihak yang -. Sedangkan berdasarkan hasil Uji T kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak,pemahaman pajak berpengruh negatif terhadap kepatuhan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh n Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) n A paratur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Good-e Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) mengartikan inovasi di dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. , & Hartono, A. KEP/M. pelaksana pelayanan publik Dengan menerapkan sistem akuntabilitas di dalam pelayanan publik, maka sekali lagi pemerintah daerah akan ditempatkan pada posisi yang setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya, dikoreksi dan disempurnakan, dan dipertanggungjawabkan tidak saja ke dalam organisasi pemerintah daerah tetapi juga ke. Pertanggung jawaban secara vertikal adalah suatu kewajiban dalam mengoperasikan dana untuk otoritas yang lebih tinggi 2. persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan,. Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Men. Menjelaskan upaya-pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi wewenang kepada swasta lebih banyak berpastisipasi, karena mereka menyadari perintah itu milik. Profil Instansi, Organisasi atau unit/satuan kerja penyelenggara pelayanan publik sesuai lokus B. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai – nilai dasar PNS yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA) serta peran ASN dalam NKRI yang meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government (WoG). Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Aparatur pemerintah yang memiliki budaya kerja baik, dapat dilihat dan diamati oleh masyarakat khususnya wajib pajak yang menerima pelayanan. Tangkilisan ; Inside bureaucracy / Anthony Downs ; Kepemimpinan, budaya organisasi dan pelayanan publik / penulis, Dr. Dari hasil penelitian Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkanAKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna) Oleh: Wa Ode Aswati1,Arifuddin Mas’ud2 Tuti Nurdianti Nudi3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari Selawesi TenggaraPertama, peristiwa ini mengarahkan kita pada esensialnya pengawasan internal dan pembinaan profesi. 3. 003 3. Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik, tentu makna akuntabilitas vertikal yang melekat pada KPKNL adalah pertanggungjawaban yang bersifat internal-hirarkis maupun pertanggunjawaban kepada masyarakat secara langsung. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Pertama, pelayanan publik itu politik, soal relasi rakyat sebagai warga dengan pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat didukung asas-asas pelayanan publik yakni Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Menyajikan (3). Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; b. Akuntabilitas yang harus dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara berfungsi supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan proses pelayanan publik yang baik dan sesuai kebutuhan masyarakat tentunya dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja ~ 69 D. Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.